Absennya Demokrasi di Dunia Islam (3)

Oleh Asghar Ali Engineer, Direktur Institute of Islamic Studies,Mumbai.
Alih bahasa Khairurrazi*

Oleh karena itu, sunnah Nabi sangat mengilhami umat Islam dalam hal ini. Sayangnya, feodalisme Islam merubah semuanya. Hirarki sosial menjadi prinsip pokok organisasi masyarakat dan baik Muslim maupun non Muslim menjadi subjek bukan warga negara yang menikmati persamaan hak. Kami akan membahas hal ini kemudian. Institusi perbudakan juga kembali diaktifkan kendatipun Islam telah memberi begitu banyak penekanan dalam mengemansipasi para budak. Konsep ketuhanan Islam adalah menghapus perbudakan. Sedangkan konsep status quo dari hirarki sosial politik yang kaku dipertahankan. Nilai-nilai asingpun menjadi bagian dari masyarakat Islam dan dilegitimasi dengan atas nama Islam.

Sebuah masyarakat baru memang dimulai dan muncul pada tahun-tahun pertama Islam. Akan tetapi, proses kemunculan masyarakat Islam ini tidak bertahan lama. Dinasti Umayyah merebut kekuasaan dan merubah masyarakat yang berspirit demokrasi menjadi sebuah hirarki feodal. Nabi Muhammad memiliki otoritas moral sangat besar tetapi tidak pernah menjadikannya sebagai kekuasaan politik formal. Nabi kemudian digantikan oleh empat Khulafa'ur'Rashidin (Arab: orang-orang yang mendapat petunjuk) mendapat julukan demikian karena mereka berusaha mengikuti visi Islam dan selalu berkonsultasi dengan umat Islam sebelum mengambil keputusan kebijakan penting. Kendatipun secara formal institusi khalifah tidaklah bisa demokratis dalam artian masyarakat modern saat ini, tetapi ia berjiwa demokratis selama tiga puluh tahun pertama masa pemerintahan empat khalifah tersebut.

Akan tetapi, selama periode ini berbagai vested interest mulai muncul dan menjerumuskan masyarakat baru itu ke dalam kekacauan politik dan kerusuhan politik ini berakibat pada terjadinya pembunuhan tiga dari empat khalifah (walaupun khalifah kedua juga terbunuh tetapi oleh seorang buruh budak karena perselisihan uang gaji). Penyebab dari kekacauan politik ini sudah dibahas secara mendalam oleh sarjana Mesir Dr. Taha Husain dalam bukunya Al-Fitnah al-Kubra (Fitnah Besar. Dia menjelaskan secara detail bagaimana masyarakat Islam terbagi menjadi berbagai kelompok, Quraish, non Quraish, Ansari, non Ansari, Umayyah dan non Umayyah, Arab, non Arab, dan lain lain.

Kepentingan ekonomis dan politis mereka bertentangan satu sama lain dan membantu menciptakan krisis besar pada awal terbentuknya masyarakat Islam. Krisis inilah yang tidak hanya berakibat pada perang sipil di mana lebih dari 100.000 Muslim terbunuh tetapi juga pada hancurnya visi sebuah masyarakat demokratik yang adil yang bernama Islam. Khalifah Ali mencoba sekuat tenaga untuk memperbaiki kembali visi Islam ini tetapi tidak berhasil dan kekuasaan politik akhirnya berpindah ke tangan Muawiyah, seorang penguasa yang penuh trik, yang merubah sistem khilafah menjadi kekuasaan dinasti dengan menunjuk anaknya Yazid sebagai penggantinya.

Dalam konteks kondisi politis dan sosial yang kacau ini Umayyah berhasil merebut kekuasaan. Mereka memindah ibukota Islam ke Damaskus di Syria yang dulunya dikuasai oleh Empirium Rumawi Timur (Bizantin) dan mengadopsi segala sistemnya, yang sangat feodalistik. Masyarakat Islam yang sangat berjiwa demokratik semakin lama semakin menjadi feodal dan hirarkis. Mu'awiyah mengadopsi sistem kerajaan dan mulai duduk di singgasana mengenakan baju kebesaran mahal serta membangun istana untuk tempat tinggalnya yang dijaga oleh sejumlah pengawal ketika dia menjadi gubernur Syria selama periode khalifah Umar. Umar mengecamnya karena telah meniru cara-cara aristokrat Byzantin. Akan tetapi, dia beralasan waktu itu dengan mengatakan bahwa di sini (Syria) tidak mungkin menjadi penguasa tanpa mengadopsi cara-cara Byzantin. Karena, menurut dia, rakyat terbiasa dengan cara itu. Dengan demikian dia telah meligitimasi gaya aristokrasi Rumawi yang sangat bertentangan dengan cara Islam dan Sunnah Nabi.

Tantangan satu-satunya datang dari cucu Nabi yang menentang otoritas Yazid yang menjadi penguasa pertama dunia Islam dengan prinsip-prinsip feodal dalam suksesi kekuasaan yang berlawanan dengan sistem elektif sebagaimana empat khalifah pertama. Ketika Hasan mengambil alih sebagai khalifah kelima setelah pembunuhan Ali di Kufa, kekuasaannya mendapat pengesahan melalui bay'ah oleh tokoh-tokoh Muslim waktu itu. Tidak ada seorangpun yang ragu melakukannya. Tetapi konspirasi dimulai oleh Mu'awiyah untuk mengacaukan kekuasaan Hasan dan akhirnya Hasan sepakat untuk menyerahkan kekuasaannya dengan persyaratan tertentu. Salah satunya adalah Mu'awiyah tidak akan menunjuk anaknya sebagai khalifah berikutnya dan menyerahkan masalah suksesi ke umat Islam untuk memutuskan. Mu'awiyah tampaknya sepakat pada persyaratan ini tetapi pada akhirnya tetap menunjuk anaknya Yazid dan di sinilah awal mula dari sistem yang oleh Maulana Maududi disebut dengan mulukiyyat (kerajaan) dalam bukunya Khilafat Aur Mulukiyyat (Khilafah dan Kerajaan).

Akan tetapi, ketika Yazid naik tahta, Husain (adik dari Hasan) menolak kekuasaan Yazid melalui bay'ah dan memutuskan untuk menentang kekuasaannya. Terdapat konspirasi untuk membunuhnya di Madina oleh pasukan Yazid dan karena itu dia meninggalkan Medinah dan pergi ke Irak sebagai respons atas permintaan rakyat Kufah untuk memimpin mereka dalam memerangi kekuasaan Yazid yang tidak sah. Akan tetapi rakyat Kufah telah mengkhianatinya sebagaimana mereka telah mengkhianati saudaranya Hasan dan ayahnya Ali. Husain dikepung oleh pasukan Yazid di Karbala dan pasukan Yazid yang besar tidak seimbang dengan para pendukung Husain yang sedikit, sebagaimana Husain sendiri, meninggal di Karbala. Dengan demikian revolusi Islam jatuh dalam bayang-bayang konter revolusi Umayyah. Nilai-nilai demokrasi dan keadilan Islam dikesampingkan dan sekarang dinasti dan penindasaan menguasai. Dinasti Umayyah memperoleh kekuasaan politik dan menjadi kelompok paling istimewa dibanding umat Islam yang lain. Sejak itu umat Islam tidak lagi sederajat dalam praktiknya, walaupun secara teori tetaplah demikian.